BELU,MEDIATIHAR.COM- Pemerintah Kabupaten Belu menggelar Sosialisasi Pemanfaatan Inovasi Prisma Liurai (Perencanaan, Responsif, Inklusif bagi Masyarakat – Layanan Integrasi Usulan Responsivitas Alokasi dan Intervensi) di Gedung Wanita Betelalenok, Rabu (7/10/2026).
Inovasi ini dihadirkan sebagai instrumen sinkronisasi usulan perencanaan pembangunan daerah dari tingkat desa hingga kabupaten.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T. Turut hadir dalam acara ini Staf Ahli Direktur SDM dan Umum PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Mayjen TNI M. Sulkifli beserta jajaran, pimpinan perangkat daerah terkait, serta para lurah dan kepala desa se-Kabupaten Belu.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belu,Vicente Hornai Gonsalves, S.T menekankan pentingnya pembenahan tata kelola keterhubungan proses perencanaan pembangunan. Ia menyoroti fakta bahwa berbagai usulan konkret masyarakat seperti infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, irigasi, rumah layak huni, hingga sektor kesehatan dan pendidikan selama ini kerap dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel), namun sering kali tidak serta-merta mengakomodasi sistem perencanaan daerah.
"Meskipun anggaran dan sumber daya pembangunan yang dikeluarkan makin besar, Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan nyata. Tingginya angka kemiskinan, persoalan stunting yang serius, serta rendahnya indeks ketahanan pangan memerlukan evaluasi jujur terhadap perjalanan pembangunan selama beberapa dekade terakhir," ujar vicente.
Guna menjawab tantangan tersebut, Badan Planning, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu mengembangkan inovasi Prisma Liurai. Wabup menegaskan bahwa Prisma Liurai bukan sekadar aplikasi digital, melainkan sebuah gerakan pembenahan tata kelola perencanaan yang didukung data, verifikasi, penilaian, serta pemeringkatan yang transparan.
"Platform digital ini menjadi alat bantu untuk mengubah cara kerja dan cara berpikir kita dalam membangun daerah," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BP4D Kabupaten Belu, Frederikus Bere Mau, S.T., membenarkan adanya kesenjangan (gap) antara usulan prioritas masyarakat desa dengan rencana kerja pemerintah kabupaten.
"Kesenjangan ini terjadi akibat belum lengkapnya dukungan data pada usulan desa, lemahnya proses verifikasi kelayakan, serta keterbatasan anggaran daerah," jelas Frederikus saat sesi sosialisasi.
Melalui hadirnya inovasi Prisma Liurai, Pemkab Belu berharap usulan prioritas dari tingkat bawah dapat terverifikasi secara akurat dan tepat sasaran dalam dokumen perencanaan daerah.
