JAKARTA,MEDIATIHAR.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu menjalin kemitraan strategis dengan Yayasan Plan International Indonesia untuk mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan hak anak, dan kesetaraan gender di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste.
Kesepakatan tersebut ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, bersama Direktur Eksekutif Plan International Indonesia, Dini Widiastuti, di Jakarta.
Penandatanganan nota kesepahaman ini dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis yang dilakukan oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Belu, Ferdinand Hale Kin, bersama pihak Plan International Indonesia.
Bupati Belu, Willybrodus Lay, menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah krusial untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal serta tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pusat. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menghambat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
"Keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan laju pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Justru di tengah keterbatasan itulah pemerintah daerah harus lincah membuka ruang kolaborasi," ujar Willybrodus.
Ia menambahkan, kemitraan ini merupakan bentuk inovasi tata kelola pemerintahan (governance innovation) untuk melipatgandakan dampak pembangunan tanpa memperberat beban APBD.
Seluruh program kerja sama ini dirancang agar terintegrasi langsung ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pendekatan ini memastikan intervensi program memiliki basis kelembagaan yang kuat hingga ke tingkat desa.
Kerja sama ini berfokus pada empat sektor utama di Kabupaten Belu:
Layanan Air Bersih dan Sanitasi (WASH): Penerapan teknologi tepat guna ramah lingkungan yang dikelola komunitas untuk mendekatkan akses air bersih di pemukiman dan sekolah.
Perlindungan Anak dan Pencegahan Stunting: Penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat serta edukasi gizi keluarga secara holistik.
Pemberdayaan Remaja Perempuan: Penyediaan ruang aman (safe space) dan partisipasi bagi anak perempuan guna mencegah pernikahan usia anak.
Integrasi Suara Anak dalam Perencanaan Desa: Pelibatan aspirasi anak secara sistematis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Melalui sinergi ini, Pemkab Belu berkomitmen memperkuat posisi wilayah perbatasan dari sekadar kawasan pinggiran menjadi teras depan negara yang berdaya tahan dan berdaya saing.***