Ia menambahkan, prinsip _continuity of public service_ dalam hukum administrasi negara mensyaratkan bahwa pelayanan dasar tidak boleh berhenti hanya karena persoalan internal birokrasi.
“Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan termasuk dalam kategori yang tidak bisa dihentikan sepihak. Jika dihentikan, maka ada potensi pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik,” jelas Antonius.
Lebih jauh, ia menilai kasus ini menjadi ujian bagi tata kelola program sosial berskala nasional. Pengawasan internal, sistem akuntabilitas, dan pemisahan fungsi antara pengelola anggaran dan pelaksana teknis harus diperkuat.
“Program sebesar MBG tidak boleh hanya bergantung pada satu orang atau satu struktur. Harus ada sistem _check and balances_ agar ketika satu bagian bermasalah, sistem secara keseluruhan tidak ikut runtuh,” katanya.
Antonius juga menyoroti pentingnya peran pengawasan legislatif dan masyarakat sipil. Komisi X DPR, Ombudsman, dan lembaga pemantau publik memiliki mandat untuk memastikan program tetap berjalan sesuai tujuan.
“Pengawasan tidak boleh berhenti pada aspek hukum pidana saja. Pengawasan kebijakan publik juga penting agar tujuan awal program, yaitu menurunkan stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak, tidak melenceng,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa transparansi data distribusi dan laporan keuangan harus dibuka secara berkala. Keterbukaan ini penting untuk mencegah spekulasi dan menjaga kepercayaan publik.
“Publik berhak tahu berapa sekolah yang sudah menerima, berapa anggaran yang terserap, dan apa kendala di lapangan. Dengan data terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasi,” jelas Antonius.
Menurutnya, komunikasi publik yang cepat dan jujur adalah kunci menjaga legitimasi program. Diamnya negara justru membuka ruang bagi disinformasi yang merugikan penerima manfaat.
“Orang tua dan guru di daerah butuh kepastian. Kalau tidak ada informasi, mereka akan mengambil langkah sendiri yang belum tentu sesuai standar gizi,” katanya.
Antonius menutup dengan menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang didistribusikan, tetapi juga dari ketahanan sistemnya menghadapi gangguan.
“Program yang baik adalah program yang tetap berjalan meski ada badai. Itu baru bisa disebut sebagai kebijakan publik yang matang dan berpihak pada rakyat,” tutupnya.