BPJS Kesehatan periode 2026-2031 resmi meluncurkan 8 Program Quick Wins yang ditargetkan tuntas dalam 100 hari kerja pertama.
JAKARTA,MEDIATIHAR.COM– Jajaran Direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031 resmi meluncurkan 8 Program Quick Wins yang ditargetkan tuntas dalam 100 hari kerja pertama. Inovasi ini difokuskan pada peningkatan kecepatan respons dan solusi bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat menghadapi kendala di lapangan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyatakan bahwa strategi ini terbagi menjadi dua pilar utama, yakni 4 Program Customer Centric dan 4 Program Collaborative.
"Program Customer Centric dirumuskan berdasarkan aspirasi masyarakat yang menginginkan layanan administrasi dan kesehatan yang cepat serta solutif. Secara paralel, Program Collaborative dijalankan untuk memperluas jangkauan layanan melalui sinergi dengan pemangku kepentingan (stakeholders)," ujar Prihati dalam acara peluncuran di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Salah satu terobosan utama dalam program ini adalah transformasi Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) menjadi 24 jam penuh. Sebelumnya, layanan ini hanya beroperasi pada pukul 08.00 hingga 17.00 waktu setempat.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menjelaskan masyarakat kini dapat mengakses layanan melalui nomor WhatsApp 08118165165 kapan saja.
"Kami juga menghadirkan layanan prioritas dengan standar waktu respons kurang dari 5 menit. Ini adalah standar baru layanan cepat yang kami persembahkan bagi peserta JKN," tegas Akmal.
Layanan prioritas tersebut mencakup:
Penambahan anggota keluarga: Khusus bayi baru lahir PBI JK, PPU (swasta/BUMN/PNS/TNI/Polri), dan pensiunan.
Reaktivasi kepesertaan: Bagi anak di atas 21 tahun yang masih kuliah, peserta mandiri, dan WNI yang baru kembali dari luar negeri.
Perubahan Data: Perbaikan gaji/golongan PNS/TNI/Polri, nomor ponsel, serta identitas pada NIK dan KK.
Program Quick Wins ini juga diklaim sebagai bentuk dukungan terhadap visi "Asta Cita" Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sektor kesehatan.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang turut hadir memberikan apresiasi. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arah besar transformasi digital nasional.
"Indonesia bergerak menuju digital welfare state. Layanan publik harus proaktif, bukan lagi reaktif. Digitalisasi membantu kita melawan inefisiensi waktu," kata Meutya.
